Low Vision Color
Preset Color Skins
  • In partnership with

    Text size:  A+ | Reset | A-

    More info
    Location
    Hotel Millenium, Jl. KH Ar. Fachrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

    Date
    25 Maret 2015 to 27 Maret 2015

    Workshop
    SOSIALISASI TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
    DAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

    Jakarta, 25-27 Maret 2015

    Hotel Millenium, Jl. KH Ar. Fachrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

    PSF Mendukung Workshop yang Diselenggarakan oleh:
    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kemenkeu, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Kementerian Desa dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri

    Diundangkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikuti dengan ditetapkannya aturan pelaksanaanya yakni Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, memberikan harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

    Untuk mencapai tujuan dimaksud, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut telah mengatur adanya penambahan dana ke Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat atau yang disebut sebagai Dana Desa. Dana ini merupakan tambahan terhadap skema Alokasi Dana Desa yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang biasa disebut Alokasi Dana Desa.

    Beberapa kabupaten/kota telah menyusun rencana dan melakukan inovasi dalam melakukan pengelolaaan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Pembelajaran dari pengelolaan Alokasi Dana Desa sebelumnya juga menjadi penting bagi kabupaten/kota sebagai acuan dalam mengelola Dana Desa khususnya pada pencairan pertama pada tahun 2015. Untuk itulah data dan dokumen terkait dengan rencana dan inovasi dalam melakukan pengelolaaan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa perlu untuk didokumentasikan.

    Melaksanakan amanah UU Desa, Pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk menganggarkan Dana Desa untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 20,76 triliun. Dana ini diproyeksikan akan dicairkan pada bulan April 2015.

    Terkait dengan hal tersebut diatas, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. PMK inilah yang akan menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan  penyaluran Dana Desa.

    Dalam melaksanakan tugasnya menyalurkan Dana Desa, sesuai dengan amanah UU dan peraturan pelaksnaannya, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa. Peraturan inilah yang akan digunakan untuk menetapkan besaran Dana Desa yang akan diterima oleh Desa.

    Untuk meningkatkan pengetahuan dan menyamakan pemahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan mempercepat proses penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud sebagai prasyarat pencairan Dana Desa dari Pusat ke Daerah, menjadi penting untuk diselenggarakan workshop yang dimaksudkan sebagai media sosialisasi tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Workshop tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa. Terakhir, para peserta yang merupakan perwakilan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia diharapkan untuk bersedia menyampaikan data dan dokumen terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa selama ini dan rencana pengelolaan Dana Desa sebagai bahan dokumentasi dan kajian untuk penentuan kebijakan yang diperlukan oleh Pemerintah terkait implementasi UU Desa.