Program Inti

Cakupan: Nasional

2007: 33.300 desa/1971 kecamatan/343 kabupaten
2008: 34.405 desa/2.447 kecamatan/336 kabupaten
2009: 57.266 desa/4.371 kecamatan/379 kabupaten
2010: 61.000 desa/4.791 kecamatan/385 kabupaten
2011: 63.000 desa/5.020 kecamatan/393 kabupaten

Ringkasan: Seperti pendahulunya Program Pembangunan Kecamatan (KDP) yang dimulai pada tahun 1998, tujuan keseluruhan PNPM Perdesaan adalah agar para warga desa di lokasi desanya mendapatkan manfaat dari perbaikan keadaan sosio-ekonomi dan tata kelola lokal, melalui penyediaan sumber daya investasi untuk mendukung proposal produktif yang telah dikembangkan oleh masyarakat menggunakan proses perencanaan partisipatif. Proyek ini membantu mengisi kesenjangan infrastruktur tersier Indonesia yang besar ini dengan efisien: Proyek-proyek PNPM menelan biaya 30-56 persen lebih rendah daripada yang dilaksanakan oleh kontraktor, dan 94 persen proyek PNPM masih berfungsi penuh setelah empat tahun.

PNPM Perdesaan mencapai tujuan pembangunannya dengan menyediakan hibah secara langsung dan transparan kepada masyarakat untuk membiayai secara open menu berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diidentifikasi melalui proses perencanaan partisipatif komunitas inklusif gender; dan dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan lokal dan Pemerintah Indonesia untuk bermitra dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan pemberian layanan dasar. Hibah untuk kecamatan disalurkan setiap tahunnya dalam berbagai ukuran mulai dari Rp 750 juta hingga Rp 3 miliar (kira-kira US$ 84.000 hingga US$ 330.000) per kecamatan. Alokasi hibah tergantung pada tingkat populasi, angka kemiskinan, dan keterpencilan kecamatan tersebut.

Total pendanaan untuk proyek-proyek PNPM Perdesaan pertama dan kedua, yang masing-masing dimulai pada tahun 2008 dan 2009, bernilai sekitar US$ 1,9 miliar, termasuk US$ 531 juta dalam bentuk pinjaman Bank Dunia, US$ 1,2 juta dana Pemerintah Indonesia, dan kurang lebih US$ 160 juta dari kontribusi masyarakat. Pada tanggal 30 Maret 2010 Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar US$ 785 juta untuk melanjutkan dukungannya terhadap PNPM Perdesaan (melalui PNPM Perdesaan III).

Kemajuan:
PNPM Perdesaan mencapai tujuan pembangunannya dengan menyediakan hibah secara langsung dan transparan kepada masyarakat untuk membiayai secara open menu berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diidentifikasi melalui proses perencanaan partisipatif komunitas inklusif gender; dan dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan lokal dan Pemerintah Indonesia untuk bermitra dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan pemberian layanan dasar. Hibah untuk kecamatan disalurkan setiap tahunnya dalam berbagai ukuran mulai dari Rp 750 juta hingga Rp 3 miliar (kira-kira US$ 84.000 hingga US$ 330.000) per kecamatan. Alokasi hibah tergantung pada tingkat populasi, angka kemiskinan, dan keterpencilan kecamatan tersebut. Pendanaan total untuk program PNPM Perdesaan, yang dimulai pada 2008, kira-kira US$ 4,4 miliar, termasuk US$ 1,8 miliar dalam bentuk pinjaman Bank Dunia dan US$ 2,5 miliar dana dari Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 2011, Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar US$ 531 juta untuk meneruskan dukungan bagi PNPM Perdesaan (melalui PNPM Perdesaan IV). Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran hibah untuk 2012 dan kembali meminta dukungan Bank Dunia bagi pelaksanaan tiga tahun ke depan. Program masih memberikan hasil positif di berbagai kecamatan. Model yang memberi masyarakat kendali langsung atas pengambilan keputusan dan sumber daya telah berhasil meningkatkan kondisi sosio-ekonomi. Riset pun memperlihatkan dengan gamblang bahwa PNPM Perdesaan menimbulkan dampak berkelanjutan pada kemiskinan: PNPM telah meningkatkan penghasilan, menjangkau golongan miskin, meningkatkan akses ke pekerjaan dan layanan, serta memberikan pengembalian ekonomi yang sangat baik atas investasi infrastruktur oleh PNPM.

Dana Pinjaman Bergulir (RLF) kini menjadi operasi nasional yang cukup besar untuk menjangkau perempuan miskin di desa-desa, yang umumnya tidak dapat mengakses atau hanya memiliki akses terbatas ke sumber pinjaman yang lain. Komponen RLF saat ini sedang dikaji untuk memastikan bahwa RLF dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan penghidupan perdesaan dan, jika mungkin, menjadi operasi keuangan yang berkelanjutan. Perluasan program masih berjalan, dengan lebih dari 75.000 subproyek yang telah dilaksanakan di 4.168 kecamatan pada 2011, dari target semula 5.020 kecamatan (bandingkan dengan 2.600 kecamatan pada 2008). Rangkaian KDP/PNPM Perdesaan telah membiayai:

Kerangka kerja program yang partisipatif dan transparan juga turut membantu perbaikan tata kelola lokal dengan langsung melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan telah berhasil meningkatkan akses warga miskin (termasuk perempuan) ke infrastruktur sosio-ekonomi tersier dan layanan dasar lainnya. Sekitar 60% dari proposal desa yang memperoleh pendanaan berasal dari rapat khusus perempuan dan mayoritas penerima manfaatnya berada di bawah garis kemiskinan. Selain menjadi platform utama dan saluran langsung bagi sumber daya di berbagai sektor pembangunan (misalnya manajemen bencana, keuangan, kesehatan, dan infrastruktur), program juga bertindak sebagai mekanisme penting yang menyuarakan dan mendukung kebijakan kunci bagi masa depan, termasuk integrasi program berbasis masyarakat ke dalam Klaster 2 dan juga penguatan pengaturan formal dan informal antara PNPM dan penyampaian layanan sektor pada tingkat lokal. Dialog mengenai persoalan kebijakan ini semakin diperkaya melalui program khusus dan rintisan PNPM. Misalnya, program khusus dan rintisan tersebut mencakup PNPM Generasi yang berfokus pada kesehatan dan pendidikan, serta PNPM Lingkungan Mandiri yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan tingkat desa. Rekam jejak PNPM Perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan jutaan orang telah menarik perhatian negara-negara lain yang mengirim tim untuk belajar dari Indonesia, serta menciptakan dan mengadaptasi program pemberdayaan masyarakatnya sendiri. Negara tersebut termasuk Afganistan, Bangladesh, India, Kenya, Mongolia, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam.

Kemajuan masih terus terjadi di sebagian besar bidang. Masalah sistemik yang berdampak terhadap pelaksanaan PNPM Perdesaan telah diketahui. Berbagai rencana aksi telah dikembangkan dan sejumlah langkah penting telah dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, kendala kapasitas pada unit pelaksana di semua tingkatan masih menjadi kendala utama dan akan mempengaruhi kecepatan terealisasinya perbaikan. Dukungan pelaksanaan yang kuat Fokus untuk 2012 masih pada menguatkan kapasitas pengelolaan di PMD, serta menjadikan system tata kelola dan fidusia lebih kokoh. Elemen inti PNPM, yaitu transparansi, akuntabilitas, inklusi, dan partisipasi, akan diperbarui. Pemerintah, PSF, dan mitra pembangunan yang lain masih akan: (a) menyesuaikan model inti PNPM dengan berbagai jenis kemiskinan di seluruh kawasan Indonesia (misalnya menargetkan kecamatan termiskin atau berupaya menjangkau golongan termiskin di daerah yang lebih kaya); (b) memanfaatkan modal sosial yang tercipta melalui PNPM untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah ke tingkat bawah; dan (c) memanfaatkan PNPM dan cakupan wilayahnya sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan kalangan yang paling terpinggirkan dan rentan (melalui instrumen seperti PNPM Peduli).

Top of page

Cakupan: Nasional

2008: 8.813 kelurahan di 245 kota/kabupaten
2009: 11.014 kelurahan di 267 kota/kabupaten
2010: 10.948 kelurahan di 268 kota/kabupaten
2011: 10.948 kelurahan di 268 kota/kabupaten

Ringkasan: PNPM Perkotaan berupaya memastikan masyarakat miskin perkotaan mendapatkan manfaat dari perbaikan keadaan sosio-ekonomi dan tata kelola lokal. Hal ini dicapai melalui:

• Pembentukan dan pelembagaan organisasi perwakilan yang terpilih yang akuntabel terhadap masyarakat
• Memberikan hibah kepada masyarakat secara langsung dan transparan untuk membiayai kegiatan penanggulangan kemiskinan, terutama layanan infrastruktur
• Meningkatkan kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk bermitra dengan organisasi masyarakat dalam penyediaan layanan
• Meningkatkan kesadaran akan mitigasi risiko bencana dan mengarusutamakan tindakan bagi ketahanan serta pemulihan

PNPM Perkotaan dirancang untuk meningkatkan pembangunan organisasi masyarakat (BKM) di tingkat kelurahan. BKM berhak atas dana hingga tiga dana hibah dengan rentang dari US$ 15.000 sampai US$ 40.000 per kelurahan untuk membantu memenuhi sasaran rencana pembangunan masyarakat.
Pada 2011, PNPM Perkotaan beroperasi di 10.948 kelurahan, 1.697 kecamatan, 504 kota/kabupaten, dan 33 provinsi. Banyak dari antara proyek-proyeknya (yang berlanjut hingga 2013) berhasil mencapai sasaran kinerja utama, termasuk tingkat partisipasi perempuan dan anggota masyarakat termiskin dalam rapat perencanaan dan pengambilan keputusan yang melebihi target 40%, serta hasil evaluasi subproyek infrastruktur yang ditandai berkualitas baik melebihi target 70%. Sementara bidang yang masih perlu diperbaiki karena belum mencapai sasaran kinerja mencakup tanggungan biaya pemerintah daerah (hanya sekitar 60% dari pemerintah daerah yang memenuhi tingkat investasi minimum) dan tingkat risiko dana pinjaman bergulir (RLF) yang masih cukup tinggi. Program Kemiskinan Perkotaan (UPP)/PNPM Perkotaan telah membiayai:

Selain itu, proyek PNPM Perkotaan masih melanjutkan pelaksanaan dua program rintisan pada 2011.

• Program Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan (PAPG):

PAPG mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk melembagakan proses konsultatif di antara keduanya bagi kegiatan pemerintah daerah di masa depan yang menggunakan dananya sendiri. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakses hibah pendamping (matching fund) bagi kegiatan pengurangan kemiskinan tingkat kota dan membiayai subproyek penanggulangan kemiskinan yang terlalu besar untuk dibiayai melalui hibah kelurahan, atau yang memerlukan keterlibatan pemerintah daerah (misalnya infrastruktur yang saling terkait atau untuk operasi dan pemeliharaan) dengan wilayah cakupan lebih besar daripada satu kelurahan. PAPG mencakup 118 kota. Sampai dengan Desember 2011, PAPG telah selesai dilaksanakan di 64 kota, atau 54% dari jumlah kota yang berpartisipasi. Pelaksanaan di kota-kota selebihnya diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2012. Sampai dengan Juni 2011, kira-kira US$ 58 juta dana PAPG telah dimanfaatkan. Jumlah pemerintah daerah yang bersedia berpartisipasi dalam program telah jauh melebihi target proyek. Sejauh ini, kontribusi pemerintah daerah telah mencapai US$ 58 juta, atau 43% dari nilai total investasi PAPG, jauh di atas target sebesar 25%. Sebagian besar indikator kinerja telah tercapai. Sampai dengan Desember 2011, telah dimanfaatkan dana sekitar US$ 135 juta yang berasal dari hibah, pemerintah daerah, dan kontribusi masyarakat. Mayoritas terpakai untuk jalan (52%), drainase (18%), dan rehabilitasi rumah (8%). Sekitar 3.500 km jalan kecil, 480 km drainase, dan 16.800 rumah telah direhabilitasi. Dana yang tersisa kemudian dimanfaatkan untuk fasilitas pendidikan, air bersih dan sanitasi, serta berbagai kebutuhan lainnya.

• Bina Lingkungan (ND):

 Bina Lingkungan mendorong perbaikan perkotaan dengan meningkatkan nilai hibah kelurahan ke jumlah yang cukup besar (hingga US$ 111.000 per kelurahan) dan intervensi tingkat lingkungan akan menargetkan daerah yang paling miskin. Delapan belas kelurahan rintisan sedang dalam proses menyelesaikan konstruksi fisik berbagai proyek. Selain itu, 255 kelurahan telah menyelesaikan perencanaan dan sedang bersiap untuk konstruksi fisik. Sampai dengan Desember 2011, sekitar US$ 15 juta dana hibah ND (60% dari dana yang dialokasikan) telah disalurkan ke 273 kelurahan yang berpartisipasi.

Pada 2012, PNPM Perkotaan IV diperkirakan akan memulai pelaksanaan yang terus dilanjutkan untuk memberikan cakupan nasional. Selain berbagai kegiatan yang telah disebutkan, PNPM Perkotaan direncanakan untuk memulai dua program rintisan yang ditujukan bagi golongan termiskin:

• Program Khusus untuk menargetkan golongan termiskin pada tingkat lingkungan di kelurahan terpilih: Program khusus untuk golongan termiskin berupaya meningkatkan taraf hidup golongan miskin secara terprogram (rencana tiga tahun), integratif (serangkaian "paket" investasi – misalnya perumahan, drainase, jalan), dan spasial (menggunakan bukti berdasarkan keahlian perencanaan perkotaan). Program akan menargetkan kelurahan termiskin di pemerintah daerah yang ingin berpartisipasi dalam program (dan menandatangani MOU yang memberikan komitmen dana pendamping dan komitmen untuk menyalurkan program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah lainnya). Komunitas akan dipilih berdasarkan kepadatan penduduk dan angka kemiskinan. Nilai dana hibah per kelurahan adalah Rp 1 miliar (US$ 111.000) dan maksimal 20% dari jumlah tersebut dapat digunakan untuk perencanaan. Hibah akan memperoleh dana pendamping yang besarnya minimal sama atau program yang bernilai serupa dari pemerintah daerah yang berpartisipasi.
• Program rintisan intervensi bagi kelompok perempuan untuk meningkatkan partisipasi: Program ini ditujukan untuk lebih menekankan partisipasi perempuan dalam program, terutama dari segi kualitas partisipasi. Program mencakup pelatihan khusus bagi fasilitator dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam hal gender, pengawasan tambahan, dan mentoring dari Oversight Consultant di daerah yang secara historis berkinerja buruk, serta alokasi dana hibah rintisan dari hibah kelurahan untuk dikelola kelompok perempuan di kelurahan terpilih. Program-program ini akan dikaji lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia sebagai masukan bagi pelaksanaan dan untuk peluang pengembangan yang lebih luas.

Top of page

Cakupan: DTK terdiri dari dua proyek: DTK Nasional yang menjangkau 186 kecamatan di 32 kabupaten tertinggal di delapan provinsi; dan Aceh-Nias yang mencakup 19 kabupaten yang terkena dampak konflik, tsunami, dan gempa di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Ringkasan: PNPM DTK dirancang untuk membawa pengalaman PNPM Perdesaan dalam perencanaan pembangunan partisipasif dan mekanisme pelaksanaannya ke tingkat kabupaten, serta untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam menyampaikan layanan dasar di wilayah tertinggal dan pasca-konflik di negeri ini. DTK juga menyediakan hibah untuk investasi dan perencanaan daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan sub-proyek yang ditetapkan melalui proses perencanaan partisipatif yang melibatkan kelompok multi-pemangku kepentingan dan masyarakat di tingkat kabupaten. Proyek ini menyediakan bantuan teknis intensif serta pelatihan bagi kelompok penduduk dan pemerintah daerah untuk meningkatkan proses perencanaan pemerintah daerah, terutama untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat. DTK beroperasi dengan sistem "open menu" untuk pemakaian hibah, namun paling tidak 30 persen dari hibah tersebut harus mendanai sub-proyek kesehatan dan pendidikan, dan sedikitnya 5 persen dari hibah kecamatan ditargetkan bagi kaum muda. Baik DTK Nasional maupun DTK Aceh-Nias dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Proyek DTK Nasional bernilai US$ 134 juta yang 78 persennya dibiayai melalui kredit dan pinjaman Bank Dunia, dan 22 persennya dibiayai dari sumber dana pemerintah daerah serta pemerintah pusat dan kontribusi masyarakat. DTK Aceh-Nias bernilai US$ 51,6 juta yang 72 persennya dibiayai donor melalui dana amanah dan 28 persennya dibiayai Pemerintah Indonesia.

Prestasi Penting dan Hasil Penting pada tahun 2010: Setelah awal yang lambat pada tahun 2007 dan 2008, DTK telah meningkatkan secara signifikan tingkat penyaluran dana dan pemanfaatan pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2010, 99 persen hibah untuk investasi sebesar US$ 27,8 juta telah disalurkan. Sebanyak 1.888 sub-proyek diselesaikan pada tahun 2010: 946 infrastruktur, 459 pendidikan, 338 kesehatan, dan 145 proyek yang ditargetkan untuk kaum muda. Selain itu, sejumlah US$ 4,25 juta hibah perencanaan telah disalurkan untuk bantuan teknis dan pelatihan lebih dari 12.000 pemerintah daerah dan pemangku kepentingan DTK.
Seperti halnya dengan program PNPM lainnya, efektivitas program ini bergantung pada fasilitasi yang intensif, bantuan teknis, dan pengawasan. Kedua proyek DTK memiliki tim yang terdiri dari 23 ahli di Jakarta dan 58 ahli di 10 provinsi. Di tingkat kabupaten, DTK memiliki hampir 300 anggota staf profesional. Masing-masing kecamatan yang berpartisipasi juga memiliki seorang fasilitator penuh waktu yang juga penduduk setempat dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi.
Hibah DTK digunakan untuk melengkapi sumber daya pemerintah daerah untuk pembangunan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, serta untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan prioritas pemerintah daerah. Pada tahun 2010, lebih dari 800 klinik kesehatan dan sekolah direnovasi atau dilengkapi dengan akses yang lebih baik melalui pembangunan jalan atau jalan setapak. Sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas DTK, lebih dari 57.000 guru dan tenaga kesehatan telah dilatih (lebih dari 40 persennya perempuan), demikian juga anggota komite pendidikan dan kesehatan, fasilitator desa, serta kader-kader pemberdayaan. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan teknik kesehatan dan manajemen sekolah, aplikasi pengembangan bisnis, dan persiapan sub-proyek, serta pelaksanaannya. Pemerintah daerah melaporkan bahwa pelatihan ini telah meningkatkan akses untuk memperoleh air, pasar, dan pendidikan, serta meningkatkan kesehatan para ibu dan balita. Di beberapa wilayah, usulan masyarakat yang tidak didanai oleh DTK karena kendala fiskal telah diikutkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan/Musrenbang (proses perencanaan) reguler. Hibah DTK juga membuka akses bagi desa-desa terpencil, meningkatkan kesempatan untuk memulai usaha kecil, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di masyarakat tertinggal.

DTK Aceh-Nias ditutup pada Desember 2011, sedangkan DTK Nasional telah diperpanjang hingga Juni 2012 dengan penambahan siklus hibah di tujuh kabupaten pada dua provinsi. Persiapan untuk proyek lanjutan sedang dilakukan. Proyek DTK Nasional bernilai US$ 134 juta yang 78 persennya dibiayai melalui kredit dan pinjaman Bank Dunia, dan 22 persennya dibiayai dari sumber dana pemerintah daerah serta pemerintah pusat dan kontribusi masyarakat. DTK Aceh-Nias bernilai US$ 51,6 juta yang 72 persennya dibiayai donor melalui dana amanah dan 28 persennya dibiayai Pemerintah Indonesia. Setelah awal yang lambat pada tahun 2007 dan 2008, tingkat penyaluran dan pemanfaatan dana DTK kini meningkatkan pesat. Program telah mencapai sebagian besar tujuan pembangunannya, dengan pelaksanaan lebih dari 10.000 subproyek di 51 kabupaten dan 186 kecamatan dari 2007 hingga 2011, dari target 199 kabupaten/kota yang dicatat sebagai daerah tertinggal oleh Pemerintah Indonesia. DTK telah membiayai:

Pada 2011, semua sumber daya hibah investasi yang tersisa senilai US$ 1,5 juta telah disalurkan. Sebanyak 2.679 sub-proyek diselesaikan pada tahun 2011: 1.276 infrastruktur, 677 pendidikan, 526 kesehatan, dan 200 proyek yang ditargetkan untuk kaum muda. Pemerintah daerah menyediakan dana administrasi untuk menunjang proyek, sementara semua kabupaten/kota yang menjadi target berkomitmen mengalokasikan pendanaan berulang untuk operasi dan pemeliharaan. Hibah DTK melengkapi sumber daya pemerintah daerah untuk pembangunan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, serta untuk mendukung prioritas masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2011, lebih dari 300 klinik kesehatan dan sekolah direnovasi atau dilengkapi dengan akses yang lebih baik melalui pembangunan jalan atau jalan setapak. Hibah telah membuka akses bagi desa-desa terpencil, meningkatkan kesempatan untuk memulai usaha kecil, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di masyarakat tertinggal. Kajian pada bulan Desember 2011 terhadap sampel subproyek infrastruktur yang telah diselesaikan di enam kabupaten menemukan bahwa sebagian besarnya berkualitas memadai, meskipun didapati pula sejumlah subproyek jalan yang rancangannya kurang baik atau kurang mendapat pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan tampaknya jauh lebih baik untuk sistem irigasi dan bangunan untuk pelayanan masyarakat seperti sekolah dan klinik.

Saat ini sedang dibicarakan persiapan proyek baru, DTK 2, yang akan meneruskan hal-hal positif dan belajar dari pengalaman DTK. DTK 2, yang dipersiapkan dengan bantuan teknis dari PSF, akan berfokus pada pembangunan ekonomi setempat dan taraf hidup perdesaan dengan tujuan meningkatkan penghasilan dan meningkatkan taraf hidup bagi rumah tangga miskin, serta menciptakan peluang bisnis di kabupaten miskin dan tertinggal yang menjadi target.

Top of page

Cakupan: PNPM IP I: 1.724 desa di provinsi Jambi, Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan.
PNPM IP II: 1.500 Desa di provinsi Jambi, Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan.

Ringkasan: Proyek ini didasarkan pada platform PNPM Mandiri yang sudah ada dan program Proyek Penunjang Infrastruktur Perdesaan yang berakhir tahun 2008. PNPM IP I disetujui tahun 2008 dan memiliki anggaran total sebesar US$ 62,5 juta, terdiri dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar US$ 50 juta, dana dari Pemerintah Indonesia sebesar US$ 6,7 juta, dan dana sebesar kira-kira US$ 5,8 juta dari kontribusi masyarakat. PNPM IP II disetujui tahun 2009 dan memiliki anggaran total biaya proyek sebesar US$ 113,5 juta, termasuk pinjaman dari ADB sebesar US$ 84,2 juta, dana dari mitra pemerintah sebesar US$ 21,8 juta, dan sebesar US$ 7,5 juta dari kontribusi masyarakat.

Tujuan menyeluruh dari PNPM IP adalah untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki tata kelola daerah di masyarakat perdesaan dengan meningkatkan akses terhadap layanan bagi masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan. Untuk menunjang sasaran ini PNPM IP bertujuan: (a) memperkuat kapasitas untuk perencanaan dan pengembangan masyarakat, termasuk mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan kapasitas untuk memprioritaskan, merancang, melaksanakan, mengelola, dan memantau proyek berbasis masyarakat, (b) meningkatkan pelayanan dan infrastruktur desa melalui hibah pembangunan masyarakat. Hibah diberikan ke desa-desa untuk mendukung investasi dalam bidang infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi yang menjadi prioritas guna memenuhi kebutuhan daerah yang telah diidentifikasi dalam rencana pengurangan kemiskinan desa jangka menengah. Sejalan dengan pedoman PNPM, menu peluang investasi bagi masyarakat terbuka lebar, kecuali untuk daftar singkat sejumlah kegiatan yang dilarang oleh kebijakan Pemerintah Indonesia atau ADB. Pemilihan investasi masyarakat didasarkan pada pedoman yang telah dipersiapkan untuk PNPM IP. Hibah yang ditransfer langsung ke rekening bank masyarakat yang khusus dibuka untuk proyek dan dikelola oleh organisasi pelaksana masyarakat, dan (c) meningkatkan kapasitas untuk pelaksanaan proyek dan pemantauan serta evaluasi, yang menunjang manajemen proyek dan dukungan pelaksanaan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, termasuk pemantauan dan evaluasi.
Kemajuan 2010: PNPM IP I telah mengalami kemajuan pesat. Seluruh 1.724 desa telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Diharapkan bahwa laporan penyelesaian proyek akan diserahkan oleh Ditjen Cipta Karya pada 30 Juni 2011. Pekerjaan sipil di bawah PNPM IP II dimulai pada akhir 2010, di 1.474 desa proyek. Berdasarkan pengamatan selama kunjungan ke lapangan dan temuan dari laporan pemantauan, pelaksanaan pekerjaan sipil berjalan lancar dengan standar mutu yang baik. Organisasi pelaksana masyarakat telah dibentuk pada 1.500 desa proyek.

Pada bulan Mei 2010, Ditjen Cipta Karya melibatkan 1.082 fasilitator masyarakat (CF) untuk terus mendukung masyarakat dalam desa proyek di bawah PNPM IP II. Sebanyak 705 CF yang berkinerja baik tetap dipertahankan dari PNPM IP I. Pemilihan didasarkan pada evaluasi kinerja komprehensif yang dilakukan oleh EA melalui konsultasi erat dengan unit pelaksanaan proyek provinsi (PPIU) dan unit pelaksanaan proyek tingkat kabupaten (DPIU). Berdasarkan pembelajaran yang dipetik dari PNPM IP I, tim CF ditata ulang sehingga, rata-rata, tim yang terdiri dari dua CF (satu untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, pengelolaan, dan pelaporan keuangan, sedangkan satu lagi untuk memberikan bantuan mengenai masalah teknis) membantu kelompok yang terdiri atas tiga desa.
Sebelum penugasannya di desa-desa proyek, semua CF menerima pelatihan pra-pelayanan selama lima hari untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam (a) mobilisasi masyarakat secara inklusif, (b) menyiapkan rancangan teknis, (c) mengawasi pelaksanaan pekerjaan sipil, dan (d) perumusan rencana operasi dan pemeliharaan untuk infrastruktur yang dibangun dan dibiayai oleh proyek. DPIU kini lebih banyak terlibat dalam pemantauan dan pemanduan tim CF. Pertemuan rutin bersama CF dan tim konsultan kabupaten dilaksanakan di kantor DPIU untuk membahas rencana kerja serta meninjau kemajuan di masing-masing kabupaten. DPIU meninjau dan mengesahkan laporan CF bulanan; pembayaran dari PPIU kepada CF hanya dikeluarkan setelah persetujuan DPIU. Secara umum, DPIU, PPIU, dan anggota masyarakat telah menyampaikan kepuasan mereka dengan tim CF yang bekerja di masing-masing desa proyek.
Masalah Sistemik:

• Pada tahap awal proyek, teramati bahwa masyarakat di desa-desa yang ikut serta memiliki tingkat partisipasi beragam. Meskipun proses pemberdayaan berhasil melibatkan seluruh komponen masyarakat di sebagian besar desa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, umpan balik dari laporan pemantauan mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi di beberapa komunitas dilaksanakan tergesa-gesa, sehingga para anggota masyarakat yang miskin dan/atau kurang berpendidikan tidak sepenuhnya terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam keadaan seperti itu, kepala desa sering kali tampil sebagai pengambil keputusan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang lain, tampak jelas bahwa mayoritas perempuan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, atau ruang lingkup proyek dan prosedurnya tidak dipahami sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.
• Infrastruktur yang dibangun melalui PNPM IP I di beberapa desa bermutu kurang baik, sering kali karena rancangan pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas pasokan air dan sanitasi tidak mengikuti peraturan konstruksi teknis atau karena pelaksanaan pekerjaan sipilnya tidak mengikuti spesifikasi rancangan teknis. Untuk mengatasi hal ini, pengawasan dan bantuan teknis yang diberikan oleh CF, konsultan kabupaten, dan petugas telah diperkuat. Observasi terbaru menegaskan bahwa jalan, jalan setapak, dan fasilitas sanitasi serta pasokan air yang baru dibangun dan kemudian ditinjau selama kunjungan lapangan umumnya dibangun dengan baik, dan hal ini menunjukkan bahwa bantuan teknis untuk rancangan dan pelaksanaan pekerjaan sipil telah berhasil diperkuat.
• Mobilisasi masyarakat secara inklusif tetap merupakan tugas yang menantang, terutama di desa dengan rumah tangga yang tersebar dari latar belakang budaya yang berbeda atau dengan perbedaan besar dalam pendapatan dan pendidikan. Ditjen Cipta Karya dan masing-masing PPIU serta DPIU menyadari akan tantangan ini dan mencoba memberikan panduan sebaik mungkin bagi para konsultan dan CF. Kinerja beberapa CF, terutama CF teknis, masih perlu ditingkatkan. Pemahaman CF tentang pedoman proyek (Juklak dan Juknis) juga masih perlu ditingkatkan lagi.
• Beberapa kabupaten masih ada yang belum mengikuti persyaratan untuk memberikan anggaran operasional bagi DPIU dalam jumlah sedikitnya 5 persen dari total alokasi hibah. Dalam hal ini, anggaran operasional yang terbatas telah menghambat DPIU untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi proyek sebagaimana mestinya.

Rencana dan Kegiatan 2011: PNPM IP I berakhir pada 30 Juni 2011. PNPM IP II, yang kini sudah memasuki tahun kedua, akan terus berlanjut pada tahun 2011 untuk memberikan hibah bagi 1.500 desa, dengan penyaluran dana yang diharapkan sebesar Rp 375 miliar.
Ketika proyek ditutup pada Juni 2011, kesemua 1.724 desa yang termasuk dalam PNPM IP telah menyelesaikan proyeknya masing-masing; 1.082 fasilitator masyarakat (CF) telah dilatih dan bekerja; kampanye kesadaran masyarakat telah dilakukan di 1.500 desa; pemetaan kemiskinan dan kajian kebutuhan telah dilakukan di 1.500 desa; dan perencanaan tingkat desa untuk pengurangan kemiskinan jangka menengah telah dilakukan di 1.500 desa.

Top of page

Cakupan: 237 kecamatan/34 kabupaten di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Ringkasan: Sebagai kelanjutan dari platform PNPM Perdesaan yang ada, program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke hal-hal berikut: fasilitas transportasi; fasilitas pasokan air dan sanitasi; fasilitas irigasi, fasilitas pasar; fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan; serta dengan memperkenalkan layanan kredit mikro sebagai program rintisan. Dengan cara ini proyek berkontribusi terhadap: upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan, pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kapasitas masyarakat lokal yang semakin mandiri, dan penguatan kapasitas administratif pemerintah daerah.

PISEW dibiayai melalui pinjaman Lembaga Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) sebesar JPY 23,5 miliar atau US$ 252,2 juta.

Top of page