Low Vision Color
Preset Color Skins
  • In partnership with

    Text size:  A+ | Reset | A-

    Regular monthly and weekly monitoring of Indonesian media allows PNPM stakeholder to have a pulse on public opinion and to keep track of specific issues such as the reporting of fraud and corruption within PNPM. 

    Nada Pemberitaan PNPM Mandiri Januari-Desember 2014

     

    Dear all,
    Pemberitaan PNPM Mandiri pada bulan Desember 2014 sebanyak 279 artikel yang terdiri dari 88 berita positif, 170 berita netral dan 21 berita negatif.

    Kategori pemberitaan PNPM Mandiri secara umum sebanyak 135 artikel dan 110 diantaranya membahas tentang UU Desa. Artikel PNPM Perdesaan sebanyak 93, PNPM Perkotaan dengan 29 artikel, PNPM RIS dengan 11 artikel,  PNPM Generasi dengan 6 artikel,  PNPM RESPEK dengan 2 artikel, PNPM PISEW dengan 1 artikel, PNPM Integrasi sebanyak 1 artikel, dan PNPM Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 artikel.

    Pemberitaan PNPM Mandiri dalam bulan Desember 2014 ini diterbitkan di media surat kabar dengan jumlah artikel sebanyak 220 dan Media online dengan 59 artikel.

    Sorotan berita PNPM bulan Desember 2014 antara lain:

    Radar Sulbar – Anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat Jefri Riwu Kore berharap tahun 2015 adalah tahun kebaikan bagi rakyat Indonesia. Dimana, program-pragram pemerintah Jokowi-JK harus pro rakyat dan dipastikan berjalan dengan baik. Seperti di bidang pendidikan dan olah raga, harus mencapai titik yang lebih baik. "Jangan mudah menghapus program-program pro rakyat yang dibuat Pak SBY. Pemerintah harus mengakui program-program terbaik yang dibuat Pak SBY, seperti KUR, BSM, Raskin, BOS, PNPM Mandiri yang sudah tidak asing lagi telinga Indonesia. Program-program itu sangat menyentuh rakyat," kata Jefri saat dihubungi wartawan, Selasa 30 Desember.
     
    Manado Post – Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah yang telah mendanatkan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) sejak 2004 lalu, yang kemudian sejak 2007 sampai saat ini berubah menjadi PNPM Mandiri Perkotaan, telah memberikan kontribusi positif dalam menanggulangi kemiskinan. Program yang jadi leading sector bidang Cipta Karya PU Provinsi Sulut itu menanggulangi kemiskinan dari aspek perbaikan infrastruktur dasar, social, dan ekonomi bergulir. Kemiskinan di Sulut bemasarkan data BPS 2012 tercatat tinggal sebanyak 7,64 persen, salah satunya merupakan konstribusi PNPM Mandiri Perkotaan. Maret 2012 lalu masih mencatat angka 8,18 persen atau 189,12 ribu jiwa. Data tersebut selanjutnya menunjukkan, penurunan tingkat kemiskinan lebih signifikan terjadi di daerah perkotiwn, sebanyak 0,76 persen atau 7,6 ribu jiwa.
     
    Antara – Progres pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) di Tabalong, Kalimantan Selatan hingga saat ini mencapai 80,53 persen. Realisasi kegiatan PNPM PISEW 2014 ini disampaikan Kepala Bappeda Tabalong, Erwan di Tanjung, Jumat setelah dilakukan rapat koordinasi dengan fasilitator kabupaten dan kecamatan. "Realisasi perencanaan dan konstruksi PNPM PISEW hingga Desember 2014 80,53 persen jadi ada deviasi keterlambatan sebesar 15 persen," jelas Erwan.
     
    Indopos – Peran pendamping dalam mewujudkan desa kuat dan mandiri adalah suatu keharusan. Tenaga pendamping desa turut menentukan sukses atau tidaknya pembangunan dan pemberdayaan desa seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, bahwa pendamping desa bisa menjadi gerakan sosial yang memiliki gaung yang besar untuk mendorong tumbuhnya kemandirian desa. "Pendamping ini sangat menentukan arah pembangunan desa, terutama bagaimana desa ini mengelola dana Rp 1,4 miliar dengan tepat dan tidak melanggar hukum," ujar Marwan dalam acara Semiloka Nasional Revitalisasi Peran Pendamping Desa Menuju Desa Kuat dan Mandiri (AFPM-IPPMI-HAPMI), di Asrama Haji Donohudan, Solo, Minggu (30/11).
     
    Seputar Indonesia – Pemerintah harus segera menuntaskan tata organisasi desa berhubung kurang dari satu bulan ini pemerintah akan mengucurkan anggaran desa dari APBN. Penyaluran bantuan anggaran untuk desa itu membutuhkan tata organisasi yang jelas. Belum lagi saat ini masih terjadi tarik-menarik wewenang soal desa antar dua kementerian berbeda. Pengamat pemerintahan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Indra Lubis mengatakan, semangat dari lahir Undang-Undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa adalah menciptakan kemandirian desa dalam pembangunan.  Itu diperkuat Keppres Nomor 165/ 2014 yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) untuk mengimplementasikan UU Desa. "Itu sudah jelas, diatur dalam keppres bahwa itu wewenang Kementerian Desa," ujarnya kemarin.
     
    Centrawasih Pos – Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggelontorkan dana Rp 1,4 miliar per desa segera terwujud di kuartal pertama 2015. Untuk tahap) pertama, pada April tahun depan akan dikucurkan dana Rp 9,1 triliun untuk desa-desa yang sudah dinyatakan siap. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar mengatakan, saat ini sebagian besar desa sedang menyusun rencana program kegiatan. Kemendes saat ini tengah melakukan supervisi terhadap desa-desa tersebut. "Karena itu hampir setiap hari saya blusukan ke desa-desa menemui para kades untuk mengecek kesiapan mereka," kata Marwan di sela-sela acara Munas Ikaian Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA-UII) di Bandar Lampung kemarin (5/12).
     
    Lampung Post – Ada gula ada semut. Begitulah dana dalam jumlah besar kini mengalir dari pusat ke desa-desa. Inilah konsekuensi dari disahkannya Undang-Undang Desa pada 18 Desember 2013 lalu. Yang paling krusial dari UU Desa itu terkait alokasi anggaran untuk desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian, dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Diperkirakan, setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp1 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa, yaitu 10% dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp59,2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10% sekitar Rp45,4 triliun. Jadi, diperkirakan total dana untuk desa adalah Rpl04,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia.
     
    Suara Pembaruan – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Senin (22/12) telah menandatangani lima Peraturan Menteri (Permen) sebagai payung hukum terkait perdesaan. Di antaranya, menyangkut kewe-nangan, keuangan, musyawarah, pelatihan, dan pendampingan. "Semua Peraturan Menteri itu sudah disiapkan. Saya sudah tandatangani dan akan segera disampaikan kepada seluruh desa dalam rangka mengatur kebijakan-kebijakan dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Desa," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar saat melangsungkan teleconference dengan Kabupaten Lampung Timur dan Tasikmalaya Jawa Barat di gedung Transmigrasi Kalibata, Senin (22/12).
     
    Bisnis Indonesia – Pemerintah memastikan sebanyak 4.450 desa menerima Rp667 miliar untuk pembangunan infrastruktur dasar perdesaan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan atau PPIP yang rencananya berakhir pada 2015. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menjelaskan program infrastruktur pedesaan yang ditangani oleh pihaknya akan berakhir pada 2015. Pada tahap akhir ini, setiap desa hanya menerima Rp150 juta dari kondisi biasanya yang terkucur Rp250 juta per desa. Pasalnya, program ini hanya merupakan luncuran dari program penghematan anggaran 2014. "Tahun depan merupakan program luncuran. Jadi pada 2014 sudah dicairkan Rp100 juta dan tahun depan kekurangannya [Rp150 juta dicairkan per desa]. Setelah itu, [2016] kemungkinan besar tidak di tempat kami lagi," katanya, Selasa (16/12).